berdasarkan uu nomor 11 tahun 1967 bahan tambang digolongkan menjadi. Sebutkan 3 (tiga) hak dan 3 (tiga) kewajiban tenaga kerja (termasuk pekerja tambang) berdasarkan peraturan perundang-undangan. berdasarkan uu nomor 11 tahun 1967 bahan tambang digolongkan menjadi

KP, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 11 Tahun 1967. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN: UMUM: 1. Penggolongan bahan galian dalam UU No. Berdasarkan karakteristiknya Menurut Kristanto (2004) berdasarkan wujud atau karakteristiknya limbah industri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: a. 11 Tahun 1967. UU Minerba juga telahAkhirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai derivasi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017. Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, bahwa “ Usaha pertambangan yang ada hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (minerba) dan minyak dangas bumi (Migas). Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun normal. 6. Dalam undang-undang ini disebutkan: a. Belum Tersedia. c. Kepastian hukum sebagai keharusan pertanyaan dengan jawaban. 27 Tahun 1980, penggolongan,. Kedua: Pasal 85 jo Pasal 9 UU No. Bân-lâm-gú. Undang-Undang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 5. Dalam PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, air baku air minum dapat dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. 12 Tahun 1967 dan UU No. Pasal 34 (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan,maka hukuman termaksud pasal 31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggotapengurus. Tentu ada sesuatu yang penting ketika nantinya pada tahun 2004 harus lahir Peaturan Pemerintah yang mengubah UU ini. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara,. Asril dalam Jurnal Hukum Islam berjudul Eksistensi Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (hal. H dan pertama kali dipublikasikan pada hari Kamis, 18 Juni 2020. Di UU No. (lima) kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan Kepmen nomor 555. Bahan galian strategis digolongkan untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara,. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan, Barang Tambang atau bahan galian, memiliki tiga macam golongan diantaranya : Barang Tambang Golongan A Barang. Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ada juga hasil tambang yang digolongkan ke dalam golongan B. Bahan galian golongan C ini umumnya merupakan bahan galian industri. 3 Tahun 2020 tidak berdasarkan landasan tata ruang yang sebelumnya telah diatur. 119) serta menggantinya dengan Undang-Undang. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 26 Juli 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 1 Juli 2022. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Berdasarkan Undang-Undang tentang pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas tiga golongan,, antara lain sebagai berikut. 3 Peta Persebaran Dan Jalur Distribusi Bahan Tambang Golongan C Di Kecamatan Rembang Pemetaan Tambang Analisis Persebaran Dan. 1 tahun 1970 dilakukan Oleh Menteri Pertambangan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang. bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 1. 4/1982 dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. 11 Tahun 1967 Vs. korupsi, padahal secara normatif, UU No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jugalah yang menjadi rujukan pengaturan tentang pertambangan batu bara. d angka 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan. Penguasaan bahan tambang Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. Mengutip Ruang Guru, Sabtu (1/1/2021), barang tambang sudah tertera dalam Undang-Undang No. Berdasarkan bahan galiannya, sumber energi alam mineral dibagi menjadi tiga. Haris, “Good. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai. com Jenis bahan galian dibedakan menjadi tiga yaitu bahan galian a, b, dan c. Berdasarkan bentuknya. “Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok. Tempat kerja yang aman adalah tempat kerja yang bebas dar kecelakaan. Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur),Berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 1967, Departemen Pertambangan dan Energi mengelompokkan mineral menjadi tiga jenis. PENGGOLONGAN NARKOBA. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 terny ata pengusaha pertambangan wajib untuk. 11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 2. 11 Tahun 1967; UU No. 11 tahun 1967 & UU No. 3. Bahan galian C merupakan bahan galian yang tidak. Sedangkan golongan barang tambang C merupakan barang tambang yang tidak termasuk golongan A dan B yang terdiri dari pasir, kerikil, dan gamping. 22, TLN NO. Dana pensiun lembaga keungan dan dana pensiun ditunda. "Timah kita terbesar, tembaga nomor 2, nikel nomor 3, maka dari itu kita menjadi salah satu penghasil tambang terbesar di dunia", kata dia. 4 Tahun 2009 Hukum & Pengusahaan Energi | Prof. bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pertambangan semua ketentuan keselamatan kerja dibidang pertambangan yang termuat dalam Mijin Politie Reglement. 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,. Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menteri menetapkan lain demi kepentingan. Berikut adalah penjelasannya. 3. 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; PP No. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Asas-asas Pertambangan. Penggunaan kata bahan galian golongan C yang sebelumnya telah diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 silam tersebut. 2018 IPS Sekolah Menengah Pertama terjawab. NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. 11 Tahun 1967 kewenangan ada di Pusat. Baca juga: Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 2. Setidaknya pembahasan UU No. pdf/467 Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2831) UU No. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun. Contoh golongan A seperti minyak bumi, timah, nikel, aspal, dan lainnya. Lempeng Pasifik di sebelah Utara dan lempeng Australia di sebelah Selatan. Berdasarkan aktifitas rutinnya, bandara dapat digolongkan menurut jenis pesawat terbang yang beroperasi (enplanements) seta menurut karakteristik opersinya. Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. TENTANG . Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD. 11 TAHUN 1967 BAB II. . EITI Indonesia | Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif IndonesiaBarang tambang sumber energi atau bahan tambang bukan logam, terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 11 tahun 1967, bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: (1) Bahan galian strategis atau Golongan A Merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Golongan Hasil Tambang di Indonesia. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 4 tahun 2009, lebih baik atau memiliki kelebihan dibanding UU No. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Masa Hindia Belanda. Pembagian bahan tambang menurut peraturan pemerintah. Dengan begitu, peraturan alih daya yang berlaku saat ini menjadi dasar hukum. Bab : Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan kemudian UU No. Lahirnya UU Minerba merubah kebijakan di bidang Semua itu digunakan dalam kehidupan manusia saat ini. contohnya : minyak bumi, gas alam, batubara, , uranium, radium, thorium (2) Bahan. memanfaatkan bahan tambang adalah kegiatan pertambangan. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka. 10. 27 Tahun 1980 adalah sebagai berikut: Golongan A (Bahan galian strategis) merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan/ keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. , menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. Pertama, bahan galian golongan A atau golongan bahan galian yang strategis. 1. Perubahan paradigma dari sistem sentralistik yang terdapat dalam Undang-Undang 11 Tahun 1967 menjadi paradigma sistem otonom dimana daerah baik Provinsi, Kabupaten/kota mempunyai kewenangan terutama dalam memberikan izin Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenaganukliran. Ulasan Lengkap. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 an Pasal 42 dengan jelas dan tegas telah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (UU/2006/12) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia merupakan negarayang kaya akan bahan galian (tambang) yang meliputi emas, perak, tembaga,minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain. 185,80 km 2 ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Selain barang tambang yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi sumber daya mineral yang ditemukan di Indonesia. maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 t. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 2. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian pada pasal 1 menyatakan bahwa. Pasal 9,. Nur E411 08 309 dengan judul skripsi Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros dibimbing oleh M. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-. 31 Tahun 2014 tentang Kelautan yang telah lama dinanti-nanti dan diperjuangkan berbagai stakeholder. Barang tambang di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu golongan A, B, dan C. 3. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb. Klasifikasi sumber daya tambang ini dilakukan. Jika bisa melihat catatan-catatan lama sebelum. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menajdi 3 jenis, yakni golongan A (contohnya minyak bumi, uranium, dan plutonium), golongan B (contohnya emas, perak, besi, dan tembaga), dan golongan C (contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes). 11 Tahun 1967, bahan galian digolongkan menjadi: 1. Kemudian memasuki Orde Baru diluncurkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan, sampai dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai babak baru dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Saat ini RUU Sisdiknas masih berada dalam proses pembentukan undang-undang. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. (Salim, 2012:9) Salim (2012:89) menambahkan bahwa sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkanPenggolongan Bahan Galian Menurut UU No. ia. Sebutkan 3 (tiga) hak dan 3 (tiga) kewajiban tenaga kerja (termasuk pekerja tambang) berdasarkan peraturan perundang-undangan. ilustrasi batu bara (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi) Barang tambang di Indonesia berikutnya adalah batu bara. 1. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 4 Tahun 2009 Hukum & Pengusahaan Energi | Prof. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jugalah yang menjadi rujukan pengaturan tentang pertambangan batu bara. kekuatan ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi ekonomi riil; b. 3 (A) Pemanfaatan Peta untuk Jaringan Transportasi. Pasal 6 Undang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) menyatakan bahwa usaha Pertambangan. Nomor: 11: Tahun: 1967: Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan memuat beberapa prinsip-prinsip pokok, yaitu: 1. Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberianJAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Kamis (17/6/2021). 25 Tahun 1992. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseoarngg atau badan hukum dilarang. Flora Dianti, S. Login. Dalam UU No. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Bahan galian apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif. asing. Kemudian, dibentuklah UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menjadi pendorong diundangkannya UU Pertambangan 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan 1967). Pertama, bahan galian golongan A atau golongan bahan galian yang strategis. Tahun 1960 dicabut dan diganti pada tahun 1967 yang mana Indonesia memiliki peraturan khusus tentang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang mana dalam pelaksanaan dan pengaturan usaha pertambangannya didasarkan atas penggolongan jenis bahan galian. perubahan dilakukan oleh UU baru tersebut, hal itu dilakukan karena ada keinginan dari RUU Minerba ini untuk menyerahkan sebagian besar kewenangannya (perijinan) ke daerah, yang pada UU No. Setiap warga negara akan mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan asas yang dianut oleh negara yang bersangkutan. 1 Tahun 1967; PP No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 11 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1967 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 02. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan, maka perlu mendapatkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb (surat izin. a. Di situ, bahan galian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Outsourcing artinya biasa disebut juga dengan istilah alih daya. Bahan galian di Indonesia digolongkan dalam 3 jenis yaitu A, B dan C. KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani 2. S. (1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri; (2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha. Perubahan berbagai kebutuhan dalam siklus kehidupan manusia membuat Undang-undang yang berlaku tersebut tidak relevan dan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg PD, secara merta merta, banyak menimbulkan banyak pertanyaan dari daerah terutama Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan dan mineral sejak tanggal 2 Oktober 2014 dipindahkan kewenangannya ke pemerintah propinsi. Di Indonesia, kelima jenis hukum berdasarkan sumbernya itu juga berlaku, baik atas dasar legitimasi negara ataupun karena lestari di tengah masyarakat. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Kewarganegaraan dapat diperoleh baik berdasarkan kelahiran maupun perkawinan. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Terhadap bahan galian golongan C pelaksanaan, penguasaan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara C. Thursday, 28. Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dalam upaya ekploitasi sumber. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832); 4.